Selasa, 08 Januari 2019
REFLEKSI TIGA TAHUN KEPERGIAN MAMA TERCINTA "KAROLINA ASMURUF" ( 9 Januari 2016 - 9 Januari 2019 )
Mother How Are You Today ???
Harapannya Mama Baik Selalu Dalam Tuntunan Kehidupan Roh Yang Kudus & Ilahi
Mama Hari Ini Tepat 3 Tahun Kita Berpisah Secara Jiwa & Raga, Waktu Itu Pada Hari Sabtu, 9 Januari 2016 Atas Ijin Tuhan Mama Harus Kembali Menghadap Sang Khalik.
Hari Itu Saya Merasa Bahwa Perjalanan Hari-Hari Hidup Saya Selanjutnya Akan Terasa Gelap & Kelam Serta Berkabut Tebal Sehingga Saya Sulit Sekali Melihat Jalan Selanjutnya di Depan, Juga Ibarat Kopi Tanpa Gula Yang Rasanya Terlalu Pahit Untuk Dinikmati Serta Seperti Pohon Matoa Yang Kehilangan Tempat Perlindungan Dari Sengatan Matahari Untuk Terus Bertumbuh. Namun Itulah Kenyataan Hidup Semua Harus Dilalui Karena DIA Tidak Pernah Menjajikan Lautan Selalu Tenang & Jalan Selalu Rata Serta Langit Itu Selalu Biru Tetapi Yang Pasti DIA Selalu Menyertai.
Rancangan Tuhan Bagi Setiap Kita Tidak Dapat di Selami Namun Dapat Dimengerti Untuk Kemudian Dijalani Sebab Rancangan-NYA Penuh Damai Sejahtera & Bukan Kecelakaan. Hitungan Hari Telah Menjadi Minggu Selanjutnya Berganti Bulan & Kini Telah Menginjakan Kaki di Tahun Ketiga Dimana Hari-Hari Hidup Ini Harus Terus Dijalani Tanpa Mama, Namun Hari-Hari Yang Kemarin Gelap & Kelam Bahkan Berkabut Kini Sedikit Demi Sedikit Mulai Cerah Serta Kopi Yang Terasa Pahit Itu Tanpa Disadari Mempunyai Aroma Yang Khas Untuk Dinikmati Dalam Merenungi Jejak Langkah Perjalanan Untuk Kemudian Menerima Sengatan Matahari Agar Matoa Itu Terus Bertumbuh Dengan Cepat Tanpa Membunuh Tanaman Lain Disekitarnya.
Mama Pasti Baik-Baik Saja Disana, Begitu Juga Saya. Kepergian Mama Banyak Meninggalkan Hikmah Agar Anak Terus Mengarungi Perjalanan Hidup. Mama Kini Saya Sudah Dipanggil Bapak Karena Saya Sudah Menikah & Buah Dari Pernikahan Itu, Tuhan Telah Menganugerahkan Kepada Saya & Istri Sebuah Titipan Ilahi Seorang Anak Perempuan Yang Dinamai "Charolline Margareth Arisona Asmuruf". Kehadirannya Menambah Semarak Cinta Penuh Kebahagiaan Didalam Keluarga Kecil Ini.
Terima Kasih Untuk Segala DOA Penuh IMAN & KEYAKINAN Dari Mama Yang Telah, Akan & Selalu Menjadi Nutrisi Untuk Selalu Menyiapkan Diri Guna Menikmati Janji-Janji Tuhan Dalam Hidup Ini.
Karena Tanpa Disadari Saya Adalah Benih Yang Dulu Mama Semaikan Dalam DOA Dengan Cucuran Air Mata Kemudian Mama Tanam Dengan IMAN & KEYAKINAN Serta Mama Pupuk Dengan NASEHAT Penuh Hikmat & Didikan Yang Selalu Disirami Dengan Cinta Kasih Serta Mama Rawat Dengan Penuh Kesabaran Sehingga Kini Benih Itu Telah Tumbuh Menjadi Sebuah Pohon Yang Sebentar Lagi Akan Berbuah Sesuai Dengan Harapan Petani Yang Menanamnya Yakni Tidak Hanya Berbuah Lebat & Manis Dirasa Tetapi Juga Harus di Nikmati Oleh Mereka Yang Tinggal & Berada Disekitar Pohon Itu.
Hanya Ucapan Terima Kasih Yang Dapat Anak Haturkan Untukmu, Petani Terbaik Diladang Kehidupan & Kiranya Kita Dapat Meneladani Semuanya Itu
Salam Hangat Penuh Cinta Kasih Dari Keluarga Kecil Mervin H. Asmuruf di Tugu Jepang - Gunung Meja, Amban Manokwari
Sabtu, 05 Januari 2019
Cita-Cita Pembangunan Tidak Tercapai, Bukti Manusia Tidak Berkompeten (Contoh Kasus Pembangunan Gedung Oleh Dinas Pendidikan Papua Barat) Oleh Mervin Asmuruf
"Pembangunan Itu Dapat Terwujud Jika Ada Peningkatan Ekonomi & Ekonomi Itu Dapat Ditingkatkan Jika Ada Investasi"
Syarat Dari Adanya Investasi Yakni Manusianya, Manusia Itu Dibentuk Karakternya Melalui Pendidikan Serta Keahlian Profesionalismenya Melalui Pelatihan Sehingga Sebuah Pendidikan & Pelatihan Dengan Kurikulum Yang Baik Niscaya Akan Menciptakan Generasi Emas Yang Hebat Untuk Kemudian Menjadi Pemikir, Konseptor & Pelaku Dalam Mewujudkan Cita-Cita Pembangunan.
Potret Proyek Mangkrak Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Merupakan Salah Satu Dari Sekian Banyak Problem Pembangunan Yang Tidak Terencana Sehingga Pada Akhirnya Tidak Terukur. Padahal Proyek Ini Menelan Dana Dengan NILAI Yang Cukup Fantastis Namun Outputnya Menjadi Tidak Ber-MANFAAT, Padahal Bangunan Semacam Ini Seharusnya Menjadi Aset Daerah Yang Tidak Hanya Ber-NILAI Namun Juga Ber-Manfaat.
Dari Berita Pada Portal Media On-Line ( https://www.papuabaratoke.com/?p=8586 ) Ini Seharusnya Dinas Terkait Harus Mendesain & Memetakan Arah & Tujuan Serta Sasaran Yang Ingin Dicapai Dari Bangunan-Bangunan Yang Telah Ditutupi Rerumputan Liar & Semak Belukar Ini.
Saya Secara Pribadi Menyayangkan Cara Pandang & Alur Pikir Dari Oknum Aparatur Perencana Ataupun Mereka Yang Berkepentingan di Dinas Pendidikan Papua Barat, Padahal Perencanaan Yang Baik Merupakan 50% Dari Keberhasilan Pembangunan Yang Terencana & Terukur Serta Bermanfaat.
Ini Mungkin Hanya Sebuah Bagian Kecil Dari Masalah Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua, Hari Ini Yang Kita Temui Yakni Pembangunan Infrastruktutnya Mungkin Besok Atau Lusa Yang Kita Jumpai Lagi Yakni Pembangunan Manusianya. Kalau Pembangunan Infrastruktur Sudah Salah Jangan-Jangan Pembangunan Manusianya Justru Lebih Parah Lagi Karena Kita Semua Tahu Bahwa Infrastruktur Yang Baik & Berkualitas Itu Lahir Dari Olah Pikir Yang Terencana & Terukur Dari Manusia Yang Berkompeten.
Jadi Kalau Infrastrukturnya Tidak Sesuai Yang Salah yaaa...!!! Manusia Yang Berkepentingan Dalam Proses Itu
Pada Kesempatan Ini Juga Besar Harapan, Kiranya Bapak Gubernur Papua Barat Dapat Mengambil Sebuah Sikap Yang Tegas Untuk Kemudian Memanggil Para Pejabat Yang Berwenang Untuk Mempertangggung Jawabkan Studi Kelayakan Proyek Dari Pembangunan Istana Megah Berhiasan Rerunputan & Semak Belukar di Tengah Taman Hutan Abasi-Manokwari
#Salam
Minggu, 09 Desember 2018
PEMILU 2019 & GENERASI EMAS PAPUA Oleh Mervin Asmuruf
Pemilihan
Umum atau sering kita kenal dengan sebutan PEMILU merupakan sebuah pesta
demokrasi bangsa yang menjadi agenda Nasional guna bertujuan untuk memilah dan
memilih para wakil rakyat baik DPR, DPD dan DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota
sebagai keterwakilan masyarakat di lembaga parlemen yang kemudian sebagai
penyambung aspirasi masyarakatnya. Yang menarik di PEMILU 2019 ini yakni pada
tanggal 17 April 2019 nanti, tidak hanya memilih para wakil rakyat namun juga
memilih Presiden & Wakil Presiden unutk periode 2019-2024.
Tanah
Papua merupakan salah satu daerah yang terintegralkan dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Tanah Papua sendiri terdiri dari 2 provinsi
yakni Provinsi Papua & Papua Barat serta akan menjadi bagian yang akan
diperebutkan oleh mereka yang mempunyai kepentingan untuk duduk di gedung
parlemen. Khusus untuk jumlah keterwakilan di DPR RI yang akan diperebutkan
oleh Partai Politik yakni Provinsi Papua 10 Kursi & Provinsi Papua Barat 3
Kursi.
Yang
menjadi pertanyaan kemudian yakni dari jumlah keterwakilan wakil rakyat di
senayan yang hanya 13 kursi dari ke dua provinsi ini atau hanya sekitar 2% dari
jumlah kursi nasional, ditambah lagi dengan tidak semua keterwakilan kursi ini
diisi oleh OAP. Ini jumlah yang terlalu sedikit untuk berbicara kepentingan
Tanah Papua secara Nasional, jadi dalam kesempatan ini saya berpendapat bahwa untuk
mewujudkan Nilai-Nilai PANCASILA terlebih khusus pada sila ke 5 maka untuk
menuju PEMILU 2019 harus ada kesempatan lebih bagi OAP untuk duduk &
berkarya bagi Negeri Tercinta Indonesia, Hanya dengan Keadilan maka akan ada
Pemerataan yang pada akhirnya akan menunjang Percepatan Pembangunan di Tanah
Papua sehingga OAP juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam Berpolitik,
Pemerintahan & Ekonomi di Indonesia. Hanya dengan itu maka OAP Akan Memerdekakan
Diri Dalam Bingkai NKRI.
Generasi
Emas Papua telah terdistribusi di berbagai bidang salah satunya Politik, Politik
menjadi bagian yang sangat penting dalam Pembangunan karena setiap arah &
kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan politik,
sehingga Politik saat ini menyentuh sendi-sendi kehidupan dan menyangkut hajat
hidup orang banyak, namun dalam konteks Ke-PAPUA-an secara NASIONAL, Manusia
Papua belum dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan di Bangsa ini, salah
satunya di bidang Politik.
Menuju PEMILU 2019,
Generasi Emas Papua banyak yang ikut dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Sehingga dalam
kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa sesama OAP, Rumpun Ras
Melanesia ataupun Rumpun Bangsa Lain yang sekarang ini telah dan sedang hidup
di Atas Negeri Yang Katanya Surga Kecil Yang Jatuh ke Bumi ini, agar menghargai
Peribahasa “DIMANA BUMI DIPIJAK, DISITU LANGIT DIJUNJUNG”, mungkin hanya dengan
Etika Berpolitik yang santun dan bermoral ini saja yang akan mengangkat harkat
dan martabat OAP dalam bingkai NKRI. Mari Menuju PEMILU 2019, Kita Berikan
Kesempatan Bagi Generasi Emas Papua Untuk Duduk Sama Rendah & Berdiri Sama
Tinggi Dalam Kehidupan Berbangsa & Bernegara di Indonesia
#SALAM
Kamis, 01 November 2018
INKONSISTENSI PRODUK HUKUM NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus UU No. 25 Tahun 2004 & UU No. 23 Tahun 2014) Oleh Mervin Asmuruf
Indonesia merupakan salah satu contoh Negara Hukum yang mempunyai cita-cita mempraktekan nilai-nilai hukum sebagai panglima dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian tetap harus diakui bahwa masih ada banyak kendala atau masalah yang terus bergejolak namun belum dapat diselesaikan dalam koridor hukum Yang Dianut Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hukum di Indonesia sendiri kurang lebih terkonsentrasi dalam 3 bagian besar yakni : Hukum Pidana, Perdata & Tata Negara. Khusus dalam penyelengaraan pemerintahan guna mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan Ideologi Bangsa yakni Pancasila, maka menjadikan Hukum Tata Negara menjadi penting untuk di implementasikan.
Hukum Ketatanegaraan di Indonesia menjadi sebuah bagian yang terintegralkan dari instrumen kebijakan guna penataan konstitusi dalam kehidupan berbangsa & bernegara. Ketatanegaraan Indonesia selanjutnya di jabarkan dalam urut-urutan konstitusi yang mana menjadikan PANCASILA sebagai Ideologi Bangsa berada pada tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa & bernegara yang selanjutnya butir atau silanya di jabarkan dalam landasan pijak bangsa yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Ini menjadi penting dalam ketatanegaraan dan konstitusi karena produk hukum di bawah Pancasila & UUD 45 tidak boleh bertentangan dengan Ideologi & Landasan Pijak bangsa ini.
Konstitusi berupa produk hukum yang lahir & hadir dalam bingkai NKRI berupa regulasi yang bersifat mengatur & memaksa serta memproteksi kehidupan bangsa & negara dari berbagai pengaruh negatif seperti Intoleransi, Radikalisme serta Ancaman lain baik dari dalam maupun luar NKRI.
Regulasi berupa Undang-Undang (UU) sebagai produk hukum negara disusun oleh Lembaga Eksekutif & dibahas serta ditetapkan oleh Lembaga Legislatif serta diawasi & diuji oleh Lembaga Yudikatif untuk selanjutnya dapat dijabarkan kedalam pentunjuk teknis & pelaksana yang sepanjang tidak bertentangan dengan UU sebagai rujukannya, yang kesemuanya itu bermuara pada Kehidupan Bangsa & Negara Yang Adil, Makmur & Sejahtera.
Urut-Urutan Konstitusi sebagai Produk Hukum Negara yang selanjutnya dijabarkan aturan teknis dan pelaksananya untuk dipedomani dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan di Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Meskipun demikian terkadang antara produk hukum pada kelas konstitusi yang sama namun satu dengan yang lain kadang tidak berjalan saling menguatkan namun justru terjadi perbedaan dalam substansinya. Yang menjadi masalahnya yakni sama namun berbeda dalam substansinya sehingga kemudian yang akan menjadi rujukan teknis & pelaksananya. sebagai contoh kasus yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa pasal yang justru bertolak belakang yakni jika dalam UU No. 25 tahun 2004 mengamanatkan agar RPJPN ditetapkan melalui UU & RPJMN sebagai turunan dari RPJPN ditetapkan dengan PERPRES, sedangkan untuk RPJPD ditetapkan melalui PERDA & RPJMD ditetapkan dengan PERKADA yang kesemuanya itu paling lambat 3 bulan setelah dilantik, Namun Bab X tetang Pembangunan Daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 mengatur tentang regulasi & waktu dalam penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD) yakni RPJPD & RPJMD ditetapkan melalui PERDA & paling lambat 6 bulan. Hal yang sama juga diatur dalam PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 sebagai turunan dari UU No. 23 tahun 2014 yang juga sebagai penganti PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010.
Jika kita telaah secara bersama, maka akan muncul pertanyaan yakni :
1. RPJMN menjadi Domainnya BAPPENAS yang ditetapkan dengan PERPRES tanpa melibatkan Legislatif, lalu kenapa RPJMD di Daerah ditetapkan dalam bentuk PERDA yang melibatkan Legislatif ??
2. Kedua UU ini merupakan Produk Hukum yang telah dibukukan dalam Lembaran Negara yang mana telah melalui sebuah kajian yang mendalam & mendasar dengan melibatkan berbagai macam Tenaga Ahli yang pakar pada bidangnya, namun kenapa substansinya yang sama ini diikat dalam sebuah produk hukum di daerah yang berbeda serta mempunyai kekuatan hukum dalam konstitusi yang berbeda ??
3. Jika Dokumen RPJMD kemudian menjadi sebuah bagian dari penyelenggaraan administrasi pembangunan di daerah yang terintegralkan & bersingungan langsung dengan Isu Strategis & Prioritas RPJMN, maka rujukan UU yang harus diikuti oleh daerah yakni UU SPPN atau UU PEMDA ??
4. UU No. 25 tahun 2004 merupakan Produk Negara atas inisiatif BAPPENAS sedangkan UU No. 23 tahun 2014 juga produk negara namun atas inisiatif KEMENDAGRI, yang kemudian menjadi pertanyaan yakni Lembaga yang akan mengasistensi kesesuaian antar Dokumen RPJMD & RPJMN ??
Kesimpulan
1. Keabsahan Produk berupa Dokumen RPJPD yang diintegrasikan kedalam RPJMN menjadi domain BAPPENAS dengan merujuk ke UU No. 25 tahun 2004
2. Mendagri merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam mengurusi urusan pemerintahan di Daerah sehingga produk hukum daerah baik dalam perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi serta Pertanggung Jawaban Pembangunan Daerah, Kepala Daerah wajib berkonsultasi & berkoordinasi serta melaporkan hasil kepada Presiden melalui Mendagri, sehingga yang menjadi acuan yakni UU No. 23 Tahun 2014 serta petunjuk teknis & pelaksana sebagai turunannya.
3. Untuk menghindari Ego Sektoral alangkah baiknya Dokumen RPJMD di Konsultasikan ke Mendagri sesuai fungsi Koordinasinya ke Daerah & merujuk pada PERPRES RPJMN, namun alangkah baiknya UU No. 25 tahun 2004 direvisi atau diamandemen pasal-pasal substansinya, sehingga tidak bertabrakan.
Saran kepada para Decicion Maker & Regulator sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Penyelenggaraan Pembangunan Nasional agar sedini mungkin dapat meminimalisir berbagai konflik kepentingan yang dibangun secara masih & terstruktur atas dasar ego sektoral lembaga negara maupun daerah sehingga yang terjadi yakni adanya Harmonisasi & Sinkronisasi serta Sinergitas untuk kemudian ber-Kolaborasi dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik & Berwibawa Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
*Penulis : Mervin Arison Asmuruf
Sabtu, 27 Oktober 2018
PEMUDA Papua Barat di Era-SDGs Oleh Mervin Asmuruf
Pemuda merupakan ujung tombak terdepan yang diharapkan menjadi tongkat estafet untuk meneruskan Pembangunan Sesuai Dengan Cita-Cita Bangsa & Pemuda Papua Barat telah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kerangka guna mewujudkan cita-cita bangsa dimaksud.
Kerangka Pikir Sustainable Development Goals (SDGs) yang kemudian menjadi Konsep Dasar dalam Pembangunan pada saat ini, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang.
Konsep SDGs sangat menuntut partisipasi Pemuda terlebih khusus Pemuda Papua Barat untuk mempersiapkan diri serta lebih jelih dalam melihat & ikut menyelesaikan masalah-masalah Sosial Ekonomi yang saat ini sedang menggerogoti kehidupan masyarakat & generasi penerus Papua Barat yang di kemudian hari akan menjadi bagian dari cita-cita SDGs.
Peran Organisasi Pemuda sudah barang tentu menjadi payung hukum untuk ikut mengakomodasi serta advokasi kepentingan pemuda dalam mempersiapkan diri untuk turut serta berperan baik dalam Dunia Pendidikan, Politik maupun Ekonomi, sehingga akan lebih banyak lagi Anak Muda Papua Barat yang berpendidikan baik & terdistribusi dalam semua sektor untuk kemudian menjawab tantangan Global yang semakin Kompetitif sebagai tujuan dari SDGs di Masa Mendatang
Keterlibatan semua elemen Pemuda Papua Barat untuk turut serta dalam menyelesaikan setiap problem sudah barang tentu menjadi tanggung jawab bersama yakni sebagai contoh Kehadiran Elemen Pemuda dalam Aksi-Aksi Kampanye Sosial untuk menghindarkan Generasi Emas Papua Barat yang saat ini sedang terjangkit masalah sosial seperti MIRAS, NARKOBA, SEX BEBAS & AIBON Ataupun FOX, yang saat ini telah diperparah lagi dengan Pembunuhan, Pencurian Ataukah Pemerkosaan dikemudian hari. Sebab mereka inilah yang kemudian akan mengisi pembangunan dimasa yang akan datang sesuai dengan cita-cita SDGs.
Hari ini banyak anak muda papua barat telah menunjukan semua kemajuan yang positif, namun yang menjadi pertanyaan kemudian yakni :
Apakah Saya, Kita, Kalian & Mereka telah terlibat aktif dalam menyelesaikan Problem Sosial Ekonomi seperti yang telah dikemukakan dalam tulisan ini ??
Ataukah kemudian setiap Kita hanya berpikir Pragmatis untuk Kepentingan Diri Sendiri, Kelompok & Golongan namun tidak saling membesarkan sesama Anak Muda Papua Barat ??
Ini Merupakan Sebuah Pernyataan AUTOKRITIK bagi Setiap Kita agar tidak memanfaatkan Potensi Diri, Organisasi serta Kelompok Pemuda Lain untuk menjadi kendaraan guna mencapai Tujuan.
#KalauKoAnakPapua
#MariMenjawab
#Salam
Minggu, 10 Juni 2018
Opini : Anak Asli Papua Dalam Birokrasi Pasca Hasil Akhir Seleksi Terbuka JPT di Provinsi Papua Barat Oleh Mervin Asmuruf
Proses Pelelangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Yang Mencakup Seleksi Administrasi, Psikotest, Test Kemampuan, FGD & Wawancara Serta Presentasi Telah Selesai Dilaksanakan
Tepat Pada Tanggal 7 Juni 2018 Yang Lalu Telah Diumumkan 3 Besar Pada Setiap Jabatan Yang Dilelang Yakni 14 Jabatan (Minus Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan), Yang Menarik Disini Untuk Kita Diskusikan Yakni Dari Peserta Yang Lolos 3 Besar Jumlah Orang Papua Justru Lebih Sedikit Yakni 19 Orang (45%) Dari 42 Nama Dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi & Bahkan Di 3 Jabatan Yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Kepala Dinas Kominfo, Persandian & Statistika Serta Kepala Biro Hukum Tidak Terdapat 1 Orang Anak Papua Dari 3 Nama Pada 3 Jabatan Itu.
Kita Semua Harus Mengapresiasi Hasil Kerja Panitia Seleksi Yang Telah Berkerja Hingga Akhirnya Mendapatkan Nama 3 Besar Pada Setiap Jabatan, Dimana Hasil Kerja Panitia Seleksi Berdasarkan Tahapan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Lelang Jabatan, Sehingga Dari Hasil Seleksi Ini, Kemudian Diharapkan Mereka Yang Akan Dipilih Oleh Gubernur & Wakil Gubernur Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Adalah Mereka Yang Benar-Benar Memiliki Kompetensi Untuk Kemudian Dapat Menyuseskan Visi-Misi Pembangunan Papua Barat.
Terlepas Dari Kompetensi Sebagai Rujukan Normatif Untuk Menentukan Nama-Nama Tersebut, Saya Secara Pribadi Menilai Bahwa Setidaknya Harus Ada Kebijakan Dalam Rangka Pemberdayaan Orang Asli Papua Dalam Birokrasi Pemerintahan di Tanah Papua. Jika Mengukur Secara Matematis Persentase Serta Jumlah OAP Lebih Sedikit Jika Dibandingkan Dengan Saudara-Saudara Kita Non Papua, Kita Semua Berharap Bahwa Setidaknya Dalam Penentuan Pejabat Nantinya Gubernur & Wakil Gubernur Harus Mempertimbangkan Kekhususan OAP Untuk Selanjutnya Bersama Bekerja Membangun Papua Barat Tercinta.
Dari 14 Jabatan Yang Dilelang, 3 Diantaranya Tidak Terdapat Anak Papua Seperti Yang Telah Dikemukakan Diatas, Sehingga Akan Hanya Tersisa 11 Jabatan Yang OAP Mempunyai Peluang Untuk Dapat Mendudukinya & Apabila Kita Presentasekan 80% OAP : 20% Non OAP, Maka Seharusnya Sisa 11 Jabatan Harus Menjadi Milik Anak Asli Papua Yang Sesuai Ketentuan Berlaku Telah Lolos 3 Besar.
Dari 14 Jabatan Yang Dilelang, 3 Diantaranya Tidak Terdapat Anak Papua Seperti Yang Telah Dikemukakan Diatas, Sehingga Akan Hanya Tersisa 11 Jabatan Yang OAP Mempunyai Peluang Untuk Dapat Mendudukinya & Apabila Kita Presentasekan 80% OAP : 20% Non OAP, Maka Seharusnya Sisa 11 Jabatan Harus Menjadi Milik Anak Asli Papua Yang Sesuai Ketentuan Berlaku Telah Lolos 3 Besar.
Membangun Dengan Hati, Mempersatukan Kasih
#Salam
Senin, 28 Mei 2018
Mervin Arison Asmuruf : Sudah Finalkah Hasil Kerja Tim Rekonsiliasi Kab. Maybrat ??
Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 menjadi pertanda lahirnya Kab. Maybrat sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat
Menurut Pasal 7 UU tersebut menyatakan Ibu Kota Kab. Maybrat berkedudukan di Kumurkek, Namun sebagai Negara Demokratis maka setiap warga negara boleh datang ke muka hukum untuk selanjutnya melakukan Pengujian UU terhadap UUD 1945. Atas alasan pertimbangan itulah Bupati Maybrat Definitif 2011-2016 pada tahun 2013 selanjutnya melakukan peninjauan kembali atas Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sesuai Keputusan MK No. 66/PUU-XI/2013, dimana dalam amar putusan menyebutkan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak dimaknai Ibu Kota Kab. Maybrat di Ayamaru, jika demikian maka saat ini Kab. Maybrat tidak mempunyai Ibu Kota. Selanjutnya untuk menyelesaikan pergumulan panjang masyarakat maybrat pada awal tahun 2018 ini Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Tim Rekonsiliasi Ibu Kota Kab. Maybrat yang diketuai oleh Drs. Otto Ihalauw. Hasil Kerja Otto Ihalauw Cs selama kurang lebih 1 bulan yang kemudian pada Senin, 28 Mei 2018 di Presentasekan dihadapan Mendagri Tjahyo Kumolo.
Yang menjadi pertanyaan kemudian yakni pasca putusan MK terjadi ruang kosong terkait Ibu Kota Kab. Maybrat & apakah hasil kerja Otto Cs selanjutnya akan diputuskan Mendagri dapat mengisi kekosongan hukum sebagai amanat konstitusi mengenai letak ibu kota ??
Dalam kesempatan ini saya ingin berpendapat & memberikan Opsi atas problem ini yakni :
1. Sesuai dengan Amar Putusan MK maka apabila Ibu Kota di Kumurkek ataupun Ayamaru dianggap Inkonstitusional & bertentangan dengan UUD 1945
2. Kekosongan Hukum atas Pasal 7 UU No 13 Tahun 2009 tidak dapat diisi dengan Hasil Kerja Tim Rekonsiliasi & Keputusan Mendagri sebab hasil kerja Tim Rekonsiliasi & Keputusan Mendagri harus mengacu pada Hirarki Konstitusi yang mana aturan yang lebih rendah tidak dapat megugurkan aturan lebih tinggi & jika syarat ini berlaku maka dengan sendirinya mengugurkan Hasil Kerja Tim Rekonsiliasi Serta Keputusan Mendagri
3. Untuk mengisi celah hukum pasca putusan MK maka yang seharusnya dilakukan yakni Hasil Kerja Otto Cs hanya bersifat penyampaian aspirasi serta situasi kondisi kehidupan sosial masyarakat maybrat & bukan sebagai satu-satunya dasar untuk pengambilan keputusan sebab pengambilan keputusan harus sesuai dengan ruang konstitusi yang ada di NKRI.
4. Semua Masyarakat Maybrat harus berbesar hati menerima Keputusan Ibu Kota sesuai kontitusi yang berlaku & secara khusus Masyarakat Saya yang sudah terdikotomi dalam 2 kelompok yakni Kumurkek & Ayamaru harus dapat menerima serta bersama mencari solusi lain terkait letak ibu kota guna pada akhirnya roda pemerintahan & pelayanan publik serta pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat maybrat dapat segera terwujud.
Dari Uraian ini, Saya berkesimpulan bahwa :
1. Hasil Kerja Tim Rekonsiliasi hanya sebatas informasi dan tidak secara langsung digunakan sebagai penentuan ibu kota Maybrat.
2. Selama tidak bertentangan dengan Putusan MK, Hasil Kerja Tim Rekonsiliasi harus mampu menawarkan opsi lain terkait letak ibu kota untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna mengisi kekosongan hukum pasal 7 UU No. 13 tahun 2009.
3. Untuk memperpendek rentan kendali pelayanan publik & pembangunan maka setidaknya opsi lain yang dapat ditawarkan yakni Ibu Kota Maybrat berkedudukan di Fategomi (Segitiga Emas Maybrat)
4. Mengingat kondisi keuangan negara yang sedang defisit serta memoratorium pemekaran DOB maka Opsi Pemekaran DOB di Bumi A3 bukan solusi yang tepat
Satu Bahasa, Satu Budaya & Satu Adat
Maybrat-Ku, Maybrat-Mu
Maybrat Untuk Semua
Salam Restorasi Maybrat
Langganan:
Postingan (Atom)









