Minggu, 19 Maret 2017

MEMANUSIAKAN MANUSIA PAPUA Oleh Mervin Asmuruf

MEMANUSIAKAN MANUSIA PAPUA

Tanah Papua yang terdiri dari 2 Provinsi yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2001 bersama Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) kala itu mendapatkan kebijakan desentralisasi pembangunan secara khusus oleh Pemerintah Pusat yang ditandai dengan di-undangkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Kedua Daerah Tersebut (NAD & Tanah Papua) dan hingga saat ini di Indonesia sendiri terdapat 4 daerah khusus yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta serta Daerah Otonomi Khusus NAD dan Daerah Otonomi Khusus Papua serta Papua Barat.
Kekhususan bagi Tanah Papua sendiri  ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua namun dengan lahirnya Instruksi Presiden Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (Kini Papua Barat), Provinsi Irian Jaya Tengah (Belum Terealisasikan), Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong, maka terhitung sejak tahun 2003 Provinsi Irian Jaya Barat berdiri menjadi Provinsi Sendiri terpisah dari Provinsi Papua yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 6 Februari 2003.
Kurang lebih hampir 14 tahun sudah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat kini Papua Barat menjalankan roda pemerintahan guna mengadministrasikan pembangunan daerah yang semata-mata hanya untuk mensejahterakan Masyarakat. Namun harus disadari juga dalam perjalanan pemerintahan ini masih banyak yang harus dibenahi guna mewujudkan kesejahteraan. Sejalan dengan visi tersebut PEMDA di Tanah Papua baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat  telah berupaya semaksimal mungkin untuk merencanakan Program dan melaksanakannya guna Memanusiakan Manusia serta memerdekakan Orang Asli Papua dalam bingkai NKRI sesuai dengan amanah UU Otonomi Khsusus.
Dengan lahirnya regulasi UU Otonomi Khusus upaya untuk mensejahterakan Orang Asli Papua dibagi dalam 4 bidang yakni Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi. Sehingga apabila Orang Asli Papua itu sehat, berpendidikan baik dan mampu membuka keterisolasian daerah serta keberpihakan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi sesuai dengan kearifan lokal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dicita-citakan bangsa.
Pada kesempatan ini kita juga harus mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi dalam mengadministrasi Dana OTSUS dengan membentuk Bidang OTSUS pada BAPPEDA Provinsi Papua Barat sebagai Perencanaan Dana OTSUS dan Biro OTSUS untuk mengadministasikan setiap program dan kegiatan yang pembiayaannnya bersumber dari Dana OTSUS.
Memanusiakan Manusia Papua Pada dasarnya sangat erat dengan pembangunan pendidikan yang pada gilirannya akan meningkatkan SDM OAP tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Pada kesempatan ini saya sangat tertarik untuk membahas tentang Pendidikan di Tanah Papua sebagai upaya untuk memanusiakan manusia papua yang mana akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua yang berkompeten pada berbagai bidang. Otonomi Khusus tersisa 4 tahun lagi dan akan berakhir pada tahun 2021 namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada sebuah Standar Minimal yang terintegrasi antar stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi dana otsus yang digelontorkan bagi pendidikan.
Tanah Papua yang kaya akan Sumber Daya Alam menuntut agar Anak Asli Papua sebagai generasi penerus bumi cenderawasih ini harus mampu untuk membangun dan mengelola SDA tersebut. Satu-satunya cara agar anak papua mampu untuk mengelola SDA dimaksud yakni melalui Pendidikan yang memadai sehingga akan menciptakan manusia papua yang cakap dan handal. Memanusiakan Manusia Papua sampai saat ini sudah berjalan namun harus diakui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi sehingga masih terus dibenahi dari waktu ke waktu.  
Dalam sebuah proses pembangunan seharusnya ada Regulasi sebagai Legal Standing yang akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan serta Evaluasi kebijakan pemerintah dalam penyelengaraan pembangunan. Yang menjadi kendala dalam pembangunan pendidikan yakni belum adanya sebuah regulasi dalam bingkai OTSUS mengenai Pendidikan dan petunjuk teknis Tata Cara Penjaringan, Pendistribusian dan Penyaluran Dana OTSUS di Bidang Pendidikan, sehingga sampai saat ini pembangunan pendidikan belum mencapai sasaran  serta antara Input dan Output tidak mencapai target. Berikut ini saya mencoba membangun sebuah konsep sebagai alternative bagi Pembangunan Pendidikan Yang Terintegrasi.


Dari bagang tersebut diatas dapat kita lihat bahwa adanya pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang mana juga melibatkan pihak kampus yang merupakan penyedia jasa pendidikan juga sebagai sebuah instrument penting, baik dalam penyelengaraan dan evaluasi dana OTSUS yang diperuntukan bagi Pembangunan Pendidikan.
Kiranya melalui tulisan ini dapat membantu Pemerintah dalam merencanakan dan juga mengadministrasi Pembangunan Pendidikan dalam upaya untuk Memanusiakan Manusia Papua di Era Otonomi Khusus Papua.

GOD Bless The Land Of Papua

Selasa, 28 Februari 2017

Haji Ramli : Rezeki Itu Ada di Langit, Bukan di Bumi!


Rezeki Itu Ada di Langit, Bukan di Bumi!

Saya punya sate langganan , Ini sate paling enak di surabaya menurut saya. Susah cari lawannya!
Yang aneh, sate ini bukanya suka-suka. Jadi kita harus telpon dulu kalau mau ke sana. Beberapa kali saya nekad datang ke sana tanpa telepon dulu eeehhh tutup.
Saya tanya: "Kenapa cara jualannya seperti itu?
Pak haji Ramli penjual satenya menjawab: "Rejeki sudah ada yang ngatur, kenapa harus ngoyo?"
"Bukan ngoyo Pak", jawab saya. "Bapak bisa kehilangan pelanggan kalo jualannya begitu!" "Ah, kayak situ yg ngatur rejeki aja", katanya."
Saya kasih dia saran, "Sebaiknya Bapak buka tiap hari! Kalau bisa malam juga buka karena banyak orang suka makan sate malam juga Pak!", kata saya meyakinkan dia.
Pak Haji Ramli menghela napasnya agak dalam. "Hai anak muda, rezeki itu ada di langit bukan di bumi! Anda muslim kan?" tanya Pak haji sambil natap wajah saya. "Suka ngaji gak? Coba baca Quran: "Cari nafkah itu siang, malam itu untuk istirahat!", kata Pak haji lagi meyakinkan.
"Saya cuma mau jualan siang, kalau malam biarlah itu rejekinya tukang sate yang jualannya malam. Dari jualan sate siang saja saya sudah merasa cukup dan bersyukur, kenapa harus buka sampe malam?", Pak Haji nyerocos sambil membakar sate.
"Coba liat orang-orang yang kelihatanya kaya itu. Pake mobil mewah, rumahnya mewah. Tanya mereka, emang hidupnya enak?" "Pasti lebih enak saya karena saya gak dikejar target, gak dikejar hutang! Saya 2 minggu sekali pulang ke madura, mancing, naik sepeda lewat sawah-sawah, lewat kampung-kampung, bergaul dengan manusia-manusia yang menyapa dengan tulus. Bukan nyapa kalau ada maunya!
Biarpun naik sepeda tapi jauh lebih enak daripada naik Jaguar! Anginnya asli gak pake AC. Denger kodok, jangkrik lebih nyaman di kuping daripada dengerin musik dari alat musik bikinan! Coba Anda pikir, buat apa kita ngoyo bekerja siang-malam?
Jangan-jangan kita muda kerja keras ngumpulin uang, sudah tua uangnya dipake ngobatin penyakit kita sendiri karena terlalu kerja keras waktu muda! Itu banyak terjadi kan?
Dan... jangan lupa, Tuhan sudah menakar rejeki kita! Jadi buat apa kita nguber rejeki sampe malam? Rejeki gak bakal ketuker!! Yang kerja siang ada bagiannya, begitu juga yang kerja malam!"
"Kalau kata peribahasa, waktu itu adalah uang. Tapi jangan diterjemahkan tiap waktu untuk cari uang! Waktu itu adalah uang, artinya kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa diulang, uang bisa dicari lagi! Waktu lebih berharga dari uang. Makanya saya lebih memilih waktu daripada uang!"
"Waktu saya ngobrol dengan Anda ini jauh lebih berharga daripada saya bikin sate. Kalau saya cuma bikin sate, di mata Anda, saya hanya akan dikenang sebagai tukang sate. Tapi dengan ngobrol begini semoga saya bisa dikenang bukan cuma tukang sate, mungkin saya bisa dikenang sebagai orang yang punya arti dalam hidup Anda sebagai pelanggan saya. Kita bisa bersahabat!
Waktu saya jadi berguna juga buat saya. Begitu juga buat Anda. Kalau Anda merasa ngobrol dengan saya ini sia-sia, jangan lupa ya: "Rejeki bukan ada di kantor, tapi di langit!" Begitu kata Pak Haji Ramli menutup pembicaraan.

Sabtu, 25 Februari 2017

Amus Yanto Ijie : Pesan Moral Untuk Generasi Aya Mam


PESAN MORAL UNTUK GENERASI AYA MAM 
Keutuhan dan kekompakan orang Yumasssesss telah dibuktikan dalam Pilkada Maybrat hampir 90% intelektual dan masyarakat Yumassesss memberikan dukungan kepada kaka KAREL MURAFER, itu dapat di lihat dari perolehan suara yang sangat siginifikan, alhalis harga diri dari sebuah nilai sosial dan filosofi Aya mam Tino atau sering juga dengan istilah Kaah magiah (filosofi nilai keistimewaan yang Tuhan ciptakan  bagi masyarakat yang mendiami Sebelah Danau) istilah kah magiah ini pertama kali di sampaikan oleh Yunus Serarnauw Jitmau adalah salah satu Bobot orang berpengaruh di kampung suwiam namanya juga sangat terkenal,, dari istilah ini membangkitkan semangat berjuang bagi generasi Yumassesss untuk menunjukan jati diri sebagai Raa Bobot,' dalam konteks Pilkada maybrat seluruh kekuatan intelektual serta masyarakat Yumassesss telah di kerahkan dan mengarahkan kosentrasi dalam mewujudkan impian besar,, hampir semua orang Yumassesss yang tersebar di seluruh Tanah Papua bahkan Indonesia pada H-3  pulang ke Yumassesss untuk berjuang bersama-sama dan buktinya Kaka KAREL MURAFER Menang Telak di wilayah Yumassesss. 
Dalam perhitungan cepat Portal website KPU RI dari C1 Plano dari 260 TPS di kabupaten maybrat dengan selisih perolehan 134 suara: 
SAKO : 14.643 suara 
KARYA : 14.329 suara 
Dari perolehan suara ini  akan di Plenokan pada Tanggal 24 Februari 2017, oleh KPU Maybrat jika pleno KPU hasilnya tetap tidak berubah,, maka undang-undang masih memberikan ruang untuk di lakukan upaya Hukum melalui Mahkamah Konstitusi sehingga melalui sidang MK kita memporeh keadilan dan kepastian status Hukum atas semua pelanggaran dalam Proses berlangsungnya pencoblosan dan perhitungan suara untuk itu saya menghimbau kepada kita semua anak-anak Aya mam Tino : 
1. Kita semua adalah  sebagai partisipasi politik dan pertandingan itu telah selesai pada tanggal 15 Februari 2017,
2. Jika ada sebagian intelektual & masyarakat Yumassesss yang memilih SAKO itu sesungguhnya adalah Pilihan hati nurani mereka yang di jamin dalam Unda-undang tentang berdemokrasi dalam NKRI kita tidak boleh menganggap mereka sebagai musuh atau lawan kita sebaliknya mereka adalah saudara dan keluarga kita Pilkada adalah safoo Tuan 
3. Pesta Pilkada adalah Agenda Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kita semua masing-masing menahan diri jangan mudah terpancing dengan isu-isu murahan yang akan membuat kita terjerumus kepada tindakan Anarkis  serta Kriminal tentunya akan berdampak kepada masalah hukum yang merugikan diri kita sendiri;
4. KIta Boleh Idealis dan Fanatik atas sebuah nama besar Yumassesss tetapi janganlah Anarkis dan Radikal, Kita semua harus terhindar dari Tindakan anarkis dan jangan main hakim sendiri jika kita brutal maka kita akan berurusan dengan HUKUM,  ingat bahwa masi ada keluarga di rumah serta masih ada anak-anak, istri, adik-adik Bapa- bapa serta tanggungg jawab yang besar menanti janganlah kita saling bermusuhan masih ada hari esok, selagi masih ada siang berarti masi ada harapan; 
5. Serahkan semua pelanggaran Pilkada kepada Proses Hukum biarlah keadilan dan kebenaran itu terungkap pada pengadilan dan siapkan bukti dan dalil-dalil hukum yang falid.
6. Jika semua upaya hukum telah di lakukan namun hasilnya tetap tidak berubah berarti kita semua harus menerima dengan Lapang dada dan berjiwa besar, Berdoa dan Bertanya kepada Tuhan Elohim Israel dan memohon kepada Tuhan untuk Membangkitkan satu Generasi seperti Musa, dan Yosua yang telah mengantarkan Bangsa Israel keluar dari Tanah perbudakan Mesir menuju Tanah perjanjian yaitu tanah kanaan. 
7. Sejarah telah mencatat dalam agenda pemerintahan NKRI dan Juga di Provinsi Papua Barat serta masyarakat dan alam di seluruh Tanah Maybrat telah mengetahui bahwa Orang Yumassesss pernah menjadi Bupati di Kabupaten Maybrat walaupun hanya 2 Tahun.
8. Bagi Generasi Muda Aya mam janganlah Putus asa terus berjuang bagi ade-ade yang masi SD, SMP, SMU/SMK dan Mahasiswa tetaplah semangat belajar membangun SDM kita di berbagai  sektor pendidikan perguruan Tinggi dan bagi yang berprofesi sebagai ASN dan Wira Swasta tetap tekuni dan berkompetisi serta yang berkaier di Politik  maju terus pantang mundur Perjuangan ini belum selesai masi ada hari esok kita harus bisa**~~~**kita harus bisa ayooooo bangkit rapatkan barisaan dan terusss berjuang..

Dalam perjuangan tidak pernah ada kata terlambat jangan pernah mengalah dan menyerah.

Cantumkanlah Cita-citamu, Cita-citaku dan cita-cita kita semua setinggi bintang di langit jika kelak nanti kita Jatuh pasti kita akan Jatuh diantara bintang-bintang yang bertaburan. 

Jakarta, 23 Februari 2017
Dari lantai  8 Gedung kementerian PUPR 
Saya menyampaikan 
Salam Damai Untuk Kita semua 

~~~YI~~~

Jumat, 09 Desember 2016

Menuju MANOKWARI BEBAS SAMPAH (Bagian I) Oleh Mervin Arison Asmuruf


Manokwari merupakan salah satu kabupaten di Tanah Papua dimana sejak tahun 2002 dimekarkan menjadi Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama serta di tahun 2013 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Manokwari  sejak tahun 2003 menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat berdasarkan UU No 45 Tahun 1999 dan INPRES No. 1 Tahun 2003, Hal ini membuat Kabupaten Manokwari mengalami pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi dan cepat karena disebabkan oleh arus perpindahan penduduk.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Manokwari yakni “Manokwari Dalam Angka” pada tahun 2015  jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari mancapai 154.296 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,74%, dimana Distrik Manokwari Barat merupakan Distrik dengan Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 yakni 6,75% atau sekitar 89.639 jiwa dan diikuti oleh Distrik Manokwari Selatan dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,98% atau sekitar 13.879 jiwa. Dari data Manokwari Dalam Angka, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di kedua Distrik tersebut diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manokwari.
Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Selatan merupakan dua wilayah di Kabupaten Manokwari yang akhir-akhir ini sedang mengalami perkembangan yang begitu cepat dan pesat, dimana arah pengembangan dan pembangunan sedang dipacu. Distrik Manokwari Barat merupakan kawasan yang wilayahnya padat penduduk dan merupakan pusat perekonomian, sedangkan Distrik Manokwari Selatan saat ini dijadikan sebagai pusat perkantoran dan industri karena di kawasan ini sudah dibangun Perkantoran baik Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari  juga sedang dibangun sebuah Perusahaan Semen yang mana pada akhirnya juga akan memacu tumbuhnya perekonomian baik usaha skala kecil hingga sedang (tempat foto copy dan usaha rumah makan) yang apabila tidak ditata dan dikelola dengan baik, sudah barang tentu akan sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.
Masalah lingkungan yang menjadi pokok bahasan kita pada tulisan ini, dimana akhir-akhir ini sedang menjadi trend di kalangan masyarakat Manokwari yakni Pengelolaan dan Penanganan Sampah Menuju “Manokwari Nol Sampah”. Mengapa ini menjadi penting untuk kita bahas, karena sampai saat ini belum ada upaya dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam hal menata dan mengelola sampah secara baik. 
Pengelolaan dan Penanganan Sampah menjadi penting, dikarenakan tidak hanya jumlah perumahan dan pemukiman penduduk yang terus bertambah tetapi juga semakin menjamurnya usaha rumah makan, yang mana otomatis secara rutin akan terus memproduksi sampah sebagai limbah. Hal ini sangat membutuhkan perhatian semua stakeholders untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola limbah rumah tangga dan usaha rumah makan. Dari data Manokwari dalam angka tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Manokwari tercatat kurang lebih 35. 119 rumah tangga dimana Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Selatan masing-masing 18.418 dan 3.450 rumah tangga atau sekitar 62.27% dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Manokwari. Dari data ini saja sudah dapat kita lihat bahwa jumlah rumah tangga di kedua distrik ini sudah lebih dari setengah jumlah rumah tangga di Manokwari, kemudian jika kita estimasi jumlah dalam kilogram per minggu, sampah atau limbah rumah tangga yakni 3 kilogram per minggu untuk setiap rumah tangga maka kurang lebih akan ada limbah sampah rumah tangga di Manokwari mencapai 65.604 kilogram atau sekitar 65,604 ton sampah per minggu dan 262,416 ton per bulan serta 3.148,992 ton per tahunnya. Estimasi 3 kilogram sampah per rumah tangga, tidak dimaksudkan sebagai angka rill karena pada kenyataannya limbah sampah setiap rumah tangga berbeda sehingaa sudah barang tentu jumlah limbah sampah rumah tangga di Manokwari akan jauh lebih besar jika ditambahkan lagi dengan sampah usaha rumah makan dan restoran lainnya.  
Dalam  beberapa kurun waktu ini, jika kita melihat di Manokwari belum tersedianya tempat-tempat penimbunan sampah sementara yang terintegrasi langsung dengan perumahan dan pemukiman penduduk. Saya secara pribadi sendiri melihat kurang lebih ada 2 tempat penimbunan sampah sementara yakni di kawasan pasar sanggeng dan pasar wosi, namun itupun harus dikenakan biaya yang dipatok sendiri langsung oleh teman-teman yang kebetulan menjaga tempat penimbunan tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk kita diskusikan dimana belum adanya tempat-tempat penimbunan sementara yang teritegrasi langsung dengan kawasan pemukiman dan perumahan penduduk sehingga yang terjadi yakni masyarakat membuang limbah sampah mereka ke tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti bahu jalan dan sungai yang akhirnya menyebabkan sampah itu berserakan dan mengotori serta mencemari air laut Manokwari.
Pada kesempatan ini dengan melihat permasalahan penanganan sampah yang telah dikemukakan diatas, memang harus disadari bahwa Pemerintah dalam hal ini Instansi terkait telah berupaya untuk menangani sampah dengan menyediakan truck pengangkut sampah untuk mengangkut sampah baik sampah di 2 lokasi ini maupun dengan menjemput dan mengambil sampah dari rumah ke rumah di beberapa kawasan perumahan dan pemukiman untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir, namun sampai saat ini belum adanya tempat-tempat penimbunan sementara yang setidaknya dibangun pada beberapa titik seperti kawasan pemukiman  dan perumahan yang padat penduduk serta terintegrasi langsung dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung dengan sendirinya akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung Manokwari bebas sampah. Disisi lain ada beberapa strategi yang setidaknya dapat mendukung Stakeholders dalam upaya Manokwari Nol Sampah yakni :
1.      Adanya Regulasi yang mengatur tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah
2.      Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi program serta pembagian dan distribusi tugas antara Instansi, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup.
3.      Adanya sosialisasi terkait penanganan sampah kepada Ketua-ketua RW dan RT
4.      Meningkatkan peran serta masyarakat dengan menyediakan kontainer sampah sebagai tempat pembuangan sampah pada tempat-tempat padat penduduk
5.      Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan lomba RT bebas sampah

Dari tulisan ini sedikit banyak kiranya telah dapat memberikan informasi dan masukan baik kepada para pembaca, Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan Stakeholders. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi terkait yang selama ini telah berupaya menjaga Manokwari dari sampah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari yang selama ini sedang berusaha membuat regulasi guna membersihkan Manokwari dari sampah serta Teman-Teman Sobat BUMI dan Komunitas lainya yang selalu setia berkampanye untuk membersihkan Manokwari dari sampah.
“Tuhan Senantiasa Memberkati Karya Kalian”
Penulis : Mervin Arison Asmuruf (Mahasiswa Pascasarjana-UGM)


Senin, 05 Desember 2016

Filosofi MATOA Bagi Manusia Papua Oleh Mervin Arison Asmuruf

Dalam Kesempatan ini saya hendak mengajak pembaca untuk bersama memaknai Filosofi Matoa Bagi Peradaban Manusia Papua dalam Kehidupan Sosial – Ekonomi Masyarakatnya.  
Matoa (Pometia Sp.) adalah salah satu jenis tanaman kehutanan endemik asli papua dan juga merupakan salah satu jenis tanaman  yang kualitas kayunya cukup baik untuk digunakan dalam kegiatan pertukangan & memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain Kayunya, Buah Matoa-pun enak untuk dimakan. Pohon Matoa tumbuh subur di alam Tanah Papua.
Dalam ilmu kehutanan, matoa merupakan salah satu jenis tanaman kehutanan yang dalam masa pertumbuhannya membutuhkan naungan atau dalam ilmu pertumbuhan tanaman disebut tanaman toleran. Sehingga matoa yang masih dalam fase pertumbuhan semai hingga tiang, sangat membutuhkan tanaman lain untuk berlindung dari sengatan cahaya matahari langsung. Namun apabila sudah berada pada fase pertumbuhan pancang dan pohon, jika terkena sengatan sinar matahari langsung justru akan dengan cepat memacu pertumbuhan Matoa bahkan bisa lebih cepat tumbuh dan berkembang dari tanaman yang awalnya menaungi Matoa. Matoa pada fase pohon tersebut tumbuh lebih cepat namun tidak menghalangi tanaman lain untuk bertumbuh dan juga tidak mengakibatkan kematian bagi tanaman lainya. Ini setidaknya merupakan pertumbuhan Matoa menurut ilmu pertumbuhan tanaman berdasarkan Ilmu Kehutanan yang saya pelajari, jika dari pertumbuhan Matoa ini kita coba untuk merefleksikannya dalam kehidupan Sosial – Ekonomi Manusia Papua.
Pada sekitar tahun 1923, Isack Samuel Kijne datang ke Papua dan memulai pelayanannya di Bumi New Guinea (Sekarang Tanah Papua) melalui Mansinam hingga berakhir di Miei sekitar tahun 1958. Buah dari pelayanannya ini, kini kita sebagai generasi muda Papua dapat mengenyam pendidikan di berbagai bidang. Setelah IS Kijne, Perkembangan peradaban Manusia Papua terus berlanjut dengan hadirnya banyak Pelayan Tuhan, Guru-guru Jemaat, Tenaga Pendidik sampai Tenaga Medis yang ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Manusia Papua dari Generasi ke Generasi hingga saat ini. Isack Samuel Kijne telah meletakan Peradaban Bagi Orang Papua namun dalam perkembangannya tidak sedikit dari mereka yang ikut dalam proses membangun orang papua adalah mereka yang bukan orang asli papua. Banyak diantara saudara/I kita yang bukan orang asli Papua juga ikut berperan dalam memanusiakan manusia Papua. Ini membuktikan bahwa perkembangan manusia papua tidak terlepas dari kontribusi dan kerja-kerja nyata orang-orang Non Papua.
Yang menarik disini yakni Peradaban Manusia Papua sampai saat ini tidak pernah mengesampingkan Orang Non Papua yang telah banyak ikut dalam membangun orang papua. Tidak jarang dari mereka diberikan penghargaan untuk menduduki posisi-posisi penting baik sebagai Pemuka Agama maupun dalam lembaga Pendidikan, Birokrasi Pemerintahan dan Politik. Ini membuktikan bahwa Manusia Papua begitu menghargai Mereka yang telah berjasa dan ikut membangun sebuah peradaban Manusia Papua yang setidaknya selalu membaik dari waktu ke waktu.
Dari tulisan ini sedikit banyak telah memberikan informasi kepada pembaca mengenai Kesamaan Pertumbuhan Pohon Matoa sebagai tanaman endemik asli Papua dengan Perkembangan Sikap dan Karakter Manusia Papua, Juga setidaknya sudah dapat mengambarkan sebuah Perkembangan Peradaban Manusia Papua yang mana kehidupannya tidak terlepas dari Alam dan Lingkungan tempat Manusia Papua itu Hidup dan Berkembang dari waktu ke waktu secara turun-temurun. Alam dan lingkungannya juga mempunyai peran penting dalam membentuk sikap karakter manusia, karena sejatinya Manusia Itu belajar dari Alam.   
Akhirnya saya mengucapkan Terima Kasih kepada Para Pelayan Tuhan, Kaum Ulama, Tenaga Pendidik dan Tenaga Medis yang dalam keterbatasanya telah ikut berpartisipasi dalam Sebuah Pembangunan Peradaban Manusia Papua.

“Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghargai Jasa Pahlawannya”
Terima Kasih Pahlawan Kami yang telah ikut membangun Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional & Kecerdasan Spiritual Manusia Papua
GOD Bless The Land Of Papua

Kamis, 01 Desember 2016

"Sistem Dibangun Atau Membagun ???" Oleh Mervin Arison Asmuruf (Perspektif Pribadi)

Akhir- Akhir Ini Menjelang PILKADA Serentak 2017, Semua Pasangan Calon Saling Berimprovisasi Untuk Mempengaruhi Pemilih Dengan Menawarkan Visi-Misi & Program Kerja Serta Kegiatan Terbaik Yang Nantinya Akan di Akomodir Dalam RPJMD & RKPD Serta Setidaknya Akan Diimplementasikan Dalam Satu Periode Pemerintahan. Banyak Diantara Pasangan Calon Yang Menawarkan Konsep-Konsep Serta Ide-ide & Gagasan Baru Dalam Pembangunan Daerah Lima Tahunan, Yang Menarik Bagi Saya Yakni Tidak Sedikit Dari Pasangan Calon Yang Katanya Apabila Terpilih Akan Merubah Sistem Birokrasi Pemerintahan Semata-Mata Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dengan & Atas Nama Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Yang Dipimpinnya.

Hal Ini Menjadi Menarik Karena Apabila Ingin Merubah Sistem Nantinya Yang Kita Harus Lakukan Yakni Menganilisis Setiap Faktor Internal & Eksternal Yakni Kekuatan & Kelemahan Sebagai Faktor Internal Serta Peluang & Ancaman Sebagai Faktor Eksternal Yang Kemudian Kita Akan Coba Untuk Menyusun Strategi-Strategi Terbaik Guna Menjawab Tantangan & Problem Yang Dihadapi Disaat Ini Dengan Mereview Keberhasilan & Kendala Serta Hambatan Dialami Pada Masa Pemerintahan Sebelumnya. Hal Ini Akan Menjadi Menarik Ketika Yang di Perdebatkan Adalah Program & Kegiatan Yang Terdahulu Oleh Calon Petahana (Incumbent) Serta Adanya Tawaran Ide & Gagasan Baru Oleh Pasangan Calon Yang Menjadi Kompetitornya, Yang Saya Ingin Soroti Disini Apabila Yang Bertarung Dalam Pesta Demokrasi Nantinya Adalah Mereka Yang Berada Dalam Pemerintahan Yang Sementara Berjalan Ini, Sehingga Yang Setidaknya Dapat Kita Pahami Bersama Yakni Apabila Pemerintahan Itu Baik Maka Mereka Akan Mendapatkan Apresiasi & Apabila Pemerintahan Itu Tidak Seperti Yang Kita Diharapkan Mungkin Mereka Juga Akan Terkena Imbasnya Karena Rakyat-lah Yang Akan Mengahkimi Para Pasangan Calon.

Gambaran Yang Dikemukakan Diatas Merupakan Gambaran Situasi & Kondisi Dari Daerah-Daerah Yang Setidaknya Sudah Mempunyai Masyarakat Yang Mengerti & Paham Akan Pendidikan Politik & Cara Berdemokrasi Yang Baik, Sedangkan Dibeberapa Daerah Yang Masih Hidup Dalam Sebuah Komunitas Sosial-Budaya Cukup Tinggi Akan Sulit Untuk Memilah & Memilih Sosok Pemimpin Yang Mempunyai Integritas & Komitmen Yang Tinggi Membangun Daerah. Hal Ini Disebabkan Karena Dalam Memilih Masih Ada Tekanan Kepetingan Kelompok & Golongan Serta Kedekatan Emosional Baik Dari Sisi Adat Istiadat Maupun Garis Keturunan. Hal-Hal Seperti Ini Yang Pada Akhirnya Akan Berafiliasi Menjadi Politik Transaksional (Take & Give) Yang Berujung Pada Adanya Intervensi Yang Cukup Kuat Dalam Menjalankan Sebuah Sistem Pemerintahan & Sudah Barang Tentu Akan Merusak Sistem Birokrasi & Tatanan Pemerintahan Untuk Menuju Pemerintahan Yang Baik & Berwibawa.

Sistem Merupakan Sesuatu Yang Terintegrasi Satu Dengan Yang Lainnya, Sebagai Contoh :
1. Dalam Menyusun Dokumen RPJMD Harus Dapat Mengakomodir Visi-Misi Kepala Daerah & RPJD, Kemudian Dituangkan Dalam RKPD Tahunan Serta Harus Saling Berhubungan Dengan RENSTRA & RENJA SKPD.
2. Dalam Memproyeksikan Seorang Aparatur Untuk Mengisi Jabatan Struktural Setidaknya Harus Sesuai Dengan Pangkat & Golongan Sesuai Aturan Kepegawaian serta Memperhatikan Jenjang Pendidikan Kepemimpinan (DIKLAT PIM) & Latar Belakang Pendidikan.

Mungkin Yang Harus Kita Pahami Bersama Yakni Sistem Itu Terintegrasi Jadi Apabila Kita Berada Dalam Sebuah Sistem Kita Harus Dapat Menyiapkan & Mempersiapkan Diri Untuk Memenuhi Kualifikasi Yang Setidaknya Dapat Ikut Membangun Sistem Itu Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.

Minggu, 27 November 2016

REFLEKSI PEMEKARAN di TANAH PAPUA (1999-2016)




PENDAHULUAN
Pulau Irian Jaya yang kini dikenal dengan nama Tanah Papua, pada zaman orde baru merupakan salah satu dari 17 Provinsi di Indonesia. Pada jaman Gubernur Isack Hindom dimana dimasa kepemimpinannya dengan pertimbangan luas daerah dan keadaan geografis telah meminta untuk adanya pemekaran wilayah/ daerah di Provinsi Irian Jaya kala itu namun dapat terealisasi pada awal reformasi yakni sekitar tahun 1999 melalui amanah UU No 45 Tahun 1999 dimekarkannya Provinsi yakni Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) yang beribu kota di Manokwari & Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika namun sampai kini belum terealisasi. Bersama UU No 45 tahun 1999 juga lahir Kota Sorong, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika & Kabupaten Puncak Jaya. Namun pada kenyataannya UU No 45 tahun 1999 ini ditolak oleh rakyat papua, kondisi ini mulai reda dengan lahirnya UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Yang mana dalam pasal 76 UU No 21 tahun 2001 yang mana menyatakan bahwa Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan social-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Namun seiring dengan berjalannya waktu setelah UU No 21 tahun 2001 di Undangkan dalam lembaran Negara masih belum juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksana Pasal 76 UU No 21 tahun 2001.
Diera pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, tanggal 27 januari tahun 2003 dikeluarkanlah Instruksi Presiden No 1 tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan UU No 45 tahun 1999. Dari instruksi inilah lahir Provinsi Irian Jaya Barat yang kini dikenal Provinsi Papua Barat dan beribukota di Kab. Manokwari. Namun pada tahun 2004, Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui Ketua DPRP Drs. John Ibo, MM yang memiliki legal standing untuk menguji UU No 45 tahun 1999 terhadap UUD tahun 1945 (Judicial review) dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, namun yag anehnya sampai saat ini UU No 45 tahun 1999 yang tidak mempunyai kekuatan hokum tetap masih tetap dilaksanakan yakni sampai saat ini proses penyelengaraan pemerintahan baik di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kab. Paniai, Kab. Timika dan Kab. Puncak Jaya masih tetap berjalan. Hal ini sampai saat ini masih tetap menjadi perbicangan para pakar dan ahli hokum tata Negara dimana ada yg setuju dan ada yang tidak.
Diera pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri itulah lahirnya UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua & diera inilah cikal bakal menjamurnya pemekaran di Tanah Papua yang diharapkan untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan administrasi pembangunan dimana dintandai dengan lahirnya UU No 26 tahun 2002 yang mana sesuai dengan amanat UU tersebut Provinsi Papua memekarkan kurang lebih 14 Kabupaten dan dalam kurung waktu 10 tahun ini (2002-2012) pemerintah telah mengeluarkan kurang lebih 7 UU pembentukan kabupaten di Provinsi Papua yakni : Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Supiori, Kab. Yalimo, Kab. Lanny jaya, Kab. Intan Jaya dan Kab. Puncak sedangkan di Provinsi Papua Barat yakni  4 UU pembentukan Kabupaten yakni Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan dan Kab. Pegunungan Arfak.

Tujuan Pemekaran
Tujuan utama pemekaran wilayah yakni meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :
1.      Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2.      Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3.      Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4.      Percepatan pengelolaan potensi daerah
5.      Peningkatan keamanan dan ketertiban

Manfaat Pemekaran Wilayah
Manfaat dari pemekaran wilayah adalah memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait kondisi riil di lapangan sehingga mempermudah dan memperpendek jangkauan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah baik melalui sarana transportasi darat, udara dan laut serta terwujudnya keinginan masyarakat dalam mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, social budaya dan politik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

 Dampak Pemekaran di Tanah Papua
Pemekaran di Tanah Papua yang tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan, ini merupakan dampak dari lahirnya Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mana mengamanatkan Orang Asli Papua Menjadi Tuan di Negerinya. Ini dapat dipahami sebagai sebuah panggilan jiwa bagi anak negeri selaku putra-putri terbaik Tanah Papua untuk kembali mengabdikan dirinya dan terlibat lebih dalam proses penyelengaraan pembangunan bagi kampung halamannya. Namun disisi lain sebagai anak papua harus dapat menyadari bahwa tuntutan pemekaran wilayah kadang tidak berbanding lurus dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Hal menarik berikut yang kita perbicangkan/ diskusikan yakni dampak – dampak dari Pemekaran wilayah di Tanah Papua. Dalam kesempatan ini saya mencoba membagi dampak-dampaknya kedalam 2 bagian yakni :
1.    Dampak Positif   
a.       Rentang kendali pelayanan pemerintahan menjadi mudah terjangkau
b.      Tingkat penganguran, kemiskinan, dan kesehatan makin menurun
c.       Kualitas sumber daya manusia anak daerah terlihat ada peningkatan yg signifikan
d.      Pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat
e.       Pemahaman pendidikan politik semakin dipahami oleh masyarakat lokal
f.       Pembanguna n infrastruktur daerah mulai maju
g.      Pengembangan wilayah distrik dan kampung semakin memperpendek jangkauan pelayanan kepada masyarakat

2.    Dampak Negatif
a.       Konflik social masyarakat semakin tinggi
b.      Perbedaan antar suku, budaya, asal daerah yang lebih dominan
c.       Persaingan elit politik daerah yag tidak sehat
d.      Peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sangat tinggi
e.  Lebih dominan mengamankan kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan mensejahterakan masyarakat lokal

Kesimpulan
Dampak dari pemekaran wilayah di Tanah Papua banyak hal yang mengalami perbandingan kondisi riil sebelum dan sesudah adanya pemekaran. Pemekaran wilayah merupakan suatu hal yang sangat baik, karena dengan adanya pemekaran daerah, maka daerah setempat dapat mengalami perubahan yang signifikan di semua aspek pembangunan. Namun disisi lain juga mengalami hambatan atau kendala yang dapat menjadi semanggat dan motivasi dalam pembangunan dikarenakan pada hakikatnya pemekaran dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang harus sejajar dengan kehidupan masyarakat di daerah lain yag setidaknya sudah lebih maju.

PENULIS : MERVIN ARISON ASMURUF (Mahasiswa Pascasarjana UGM)